Peradaban Islam: Masa Kemunduran Daulah Abbasiyah, Masa Dominasi Pasukan Pengawal Turki


Untuk mengontrol pemerintahannya, Khalifah al-Ma’mun bergantung kepada dukungan Tahir, seorang bangsawan khurasan, yang sebagai imbalannya ia diangkat sebagai gubernur di Khurasan, 820 sampai 822 M, dan jenderal bagi seluruh pasukan ‘Abbasiyah dengan janji bahwa jabatan ini akan diwarisi oleh keturunannya. Hal ini berakibat sang khalifah tidak dapat menguasai secara langsung seluruh kekuatan. Ia diharuskan bersekutu dengan bangsawan yang paling berpengaruh.

Untuk membuat keseimbangan, Khalifah al-Ma’mun dan al-Mus’tashim menyusun dua kekuatan bersenjata. Pasukan pertama, adalah pasukan syakiriyah, yang merupakan satuan-satuan dari Transoxiana, Armenia, dan Afrika Utara yang dipimpin oleh para pimpinan lokal mereka. Walaupun tidak berada dibawah perintah langsung khalifah, mereka dapat menjadi penyeimbang kaum Tahiriah. Pasukan kedua, adalah pasukan gilman, yang terdiri dari budak-budak belian berkebangsaan Turki. Mereka dilatih dan digaji oleh para komandan dan tinggal dalam kompleks-kompleks yang dilengkapi pasar dan masjid tersendiri. Karena itu, mereka lebih setia kepada komandan daripada kepada Khalifah.

Pasukan budak turki ini pada mulanya dapat memperkuat kekuasaan Khalifah, namun kemudian menjadi masalah ketika mereka bentrok dengan penduduk Baghdad dan tentara-tentara arab dalam pasukan reguler Baghdad. Kemudian oleh Khalifah al-Mu’tashim, mereka ditempatkan di Samarra, yang dibangun khusus untuk mereka pada tahun 836 M, 70 mil sebelah utara Baghdad. Kota ini kemudian menjadi kantor pusat militer Khalifah. Akan tetapi, pembangunan markas militer di Samarra ini justru membuat khalifah terperosok dalam pertikaian dan persaingan antar resimen. Para perwira menarik birokrat sipil ke dalam perlindungan mereka, mengontrol pemerintahan provinsi dan akhirnya berusaha untuk mengontrol suksesi kekhalifahan. Persaingan antar kesatuan membawa kepada kekacauan dan pertikaian berdarah. Antara tahun 861 sampai 870 M, semua perwira yang berwibawa terbunuh, maka pasukan pun bercerai berai dan menjadi pengacau.

Pada masa ini, mereka bergantung kepada pasukan asing untuk dapat berkuasa atas rakyatnya sendiri.Oleh karena itu, kekuasaan pemerintah pusat menjadi sangat lemah dan tidak mampu mengontrol kekuasaan provinsi di wilayah yang jauh. Ketidak mampuan ini selain karena campur tangan militer, juga disebabkan oleh munculnya kekuatan-kekuatan baru di pinggiran dan timbulnya sistem birokrasi yang tidak sehat. Juga karena adanya kemungkinan para pejabat membangun jaringan kekuasaan diri sendiri, tanpa harus mengabdi sepenuhnya kepada khalifah. Efek terburuknya, di saat mereka berhasil membuat kelompok-kelompok dan fraksi-fraksi untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi masing-masing anggota kelompok.

Para pejabat menganggap jabatan mereka sebagai hak milik, yang untuk memperoleh dan mempertahankannya mereka dapat melakukan segala cara, seperti menyogok kepada Khalifah dan para pejabat istana. Akibatnya, jabatan itu dipakai untuk mencari keuntungan dan menumpuk kekayaan. Anehnya, Khalifah dan kelompok-kelompok oposisi berkeinginan untuk mendapatkan kekayaan yang dikumpulkan oleh pejabat yang sedang menjabat itu. Dari sini, lahir kebiasaan membelah kekayaan pejabat yang dicopot dari jabatannya. Kantor khusus dibentuk untuk mengurusi kekayaan hasil penyitaan ini, Diwan al-Mushadarah, untuk mengurusi tanah-tanah sitaan dan Diwan al-Marafiq untuk mengurusi harta sogokan yang disita. Ini menunjukkan bahwa Khalifah masih mempunyai kekuasaan walaupun hanya terbatas pada penggantian pejabat sebagai satu-satunya jalan untuk menyita kekayaan kerajaan yang dicuri oleh pejabat yang diganti.

Pemberian hak pengolahan tanah (iqtha’) kepada tentara dan pejabat, dengan membayar langsung sebagian hasilnya kepada pemerintah pusat, untuk jangka pendek dapat memberikan pemasukan kepada Khalifah. Akan tetapi, karena pemegang hak ini dapat menjual haknya kepada orang lain, maka yang terjadi kemudian adalah lahirnya penguasa-penguasa tanah kelas kakap yang mencaplok penguasa-penguasa kecil dan petani. Pada gilirannya, penguasa tanah kelas kakap ini tidak jarang menolak kemauan pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga menerapkan sistem pertanian berpajak di Irak dan Iran Barat. Dengan sistem ini, petani membayar pajak untuk pengolahannya atas tanah kerajaan. Persoalan kemudian timbul dari sistem penarikan pajak. Pemerintah pusat, untuk mendapatkan uang dengan segera, menjual hak penarikan pajak atas petani kepada penarik pajak. Walaupun ada pengawasan dari pemerintah atas penarik pajak itu, dalam kenyataannya petani ditekan untuk membayar pajak sesuai dengan kemauan penariknya yang bekerja sama dengan penguasa lokal.

Akibat lemahnya kekuasaan pusat, banyak provinsi pinggiran yang semula diperintah oleh penguasa yang membayar upeti kepada pemerintah pusat menjadi merdeka dan beberapa provinsi yang semula diperintah langsung oleh pusat menjadi provinsi pinggiran, memerintah sendiri dengan membayar upeti kepada pusat.Pemberontakan kaum kulit hitam yang disebut Zanj juga terjadi di Basrah dan cukup menguras banyak tenaga.

Setelah melalui berbagai intrik dan persaingan di kalangan para perwira Turki, Al-Mutawakkil naik tahta pada tahun 232 H / 847 M. Tindakannya yang perlu dicatat adalah menghentikan mihnah dan pembicaraan mengenai apakah al Quran makhluk atau tidak. Kaum Mu’tazilah yang semula mendapatkan pengaruh besar atas istana, tidak lagi mendapatkan tempat istimewa. Sebaliknya kaum ahli hadits yang semula mendapatkan banyak kesulitan dengan adanya mihnah kini mendapat angin, walaupun tidak berarti bahwa mereka menggantikan posisi lawan mereka yang berpengaruh sebelumnya atas para khalifah. Akan tetapi, al-Mutawakkil juga dikenal dengan sikapnya yang keras terhadap kaum ‘Alawiyyin.

Pada tahun 236 H / 850 M, ia memerintahkan penghancuran makam Husain bin ‘Ali t di Karbala dan melarang orang mengunjunginya. Empat orang penggantinya tidak dapat berbuat banyak untuk kebaikan negara, karena mereka sibuk dengan perebutan kekuasaan. Para perwira Turki lebih banyak mengingat kepentingan mereka sendiri dan bersaing satu sama lain.

Ketika Al-Mu’tamid naik tahta pada tahun 256 H / 870 M, urusan pemerintahan dijalankan oleh adiknya, Al-Muwaffaq, yang berhasil memadamkan pemberontakan kaum Zanj. Ia meninggal pada tahun 1981 M dan sebagai tangan kanan Khalifah digantikan puteranya, Al-Mu’tadlid, yang kemudian naik tahta setelah Al-Mu’tamid meninggal pada 892 M. Pada masa pemerintahannya, dimulai gerakan kaum Qaramithah yang akhirnya menjadi besar pada masa sesudahnya dan menyulitkan Khalifah penggantinya, Al-Muktafi’, yang meninggal pada 908 M.

Masa-masa berikutnya, sampai kedatangan kekuatan Bani Buwaih disebut dengan masa kekuasaan para wazir. Khalifah jarang ikut campur dalam urusan pemerintahan, karena pada dasarnya kekuasaannya hanya bersifat simbolik.

Advertisements

Kritik atau sarannya...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s