Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Disahkan DPR


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja mengesahkan dan menyetujui undang-undang mengenai zakat, infaq dan shodaqoh. Hal tersebut disepakati oleh pimpinan sidang serta seluruh fraksi yang menjadi kontestan sidang di DPR tersebut. Rapat itu pun meresmikan UU (semula RUU) mengenai zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS).

Priyo Budi Santoso, selaku Wakil Ketua DPR mengutarakan “Saya minta kepada seluruh fraksi agar pendapat akhir fraksi masing-masing melalui juru bicaranya dapat menyerahkan pendapat akhir fraksinya ke meja pimpinan,” pada hari kamis tanggal 27 oktober yang lalu.

Sedangkan, Gondo Radityo Gambiro mewakili fraksi Partai Demokrat yang menjabat Wakil Ketua Komisi VIII mengungkapkan akan peristiwa penuh momen dan sejarah ini setelah kemerdekaan bangsa Indonesia yang berlalu selama kurang lebih 66 tahun saat Rapat Paripurna Dewan. Jelasnya,  “Insya Allah hari ini bangsa Indonesia akan melakukan perubahan besar dalam sistem hukum positif tentang pengelolaan zakat.”

Dia berpendapat, undang-undang ZIS ini adalah sebuah kemajuan penting dalam implementasi  prinsip-prinsip agama atau syariah ke dalam hukum-hukum yang positif, karena bangsa ini mempunyai peranan besar dan sudah seharusnya bisa menghadirkan suatu khidmat atau pelayanan, perlindungan, serta jaminan kepada segenap fakir miskin yang menjadi mustahik  zakat secara mutlak.

Nah, apabila keseluruhan ini mampu dijalankan dengan kesungguhan dan kegigihan, kata Gondo, maka hakekat bangsa yang merdeka ini akan turut dinikmati oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu (dhuafa) dan kurang beruntung dalam meningkatkan kualitas kesehariannya dalam kehidupannya. “Konsepsi pemikiran tersebut menjadi dasar pertimbangan Komisi VIII DPR melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,” sahut Gondo.

Tak lupa, ia pun menuturkan kembali, satu dasar pertimbangan Komisi VIII DPR mengusulkan suatu perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan alasan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum positif. Namun, pelaksanaan UU ini dirasa masih belum memenuhi ekspektasi dalam mengakomodir penyelenggaraan kewajiban zakat dalam sistem yang profesional. Karenanya undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti, jelas dia.

“Berdasarkan alasan tersebut, Komisi VIII DPR melakukan usul inisiatif perubahan terhadap UU tentang Pengelolaan Zakat agar kebijakan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik serta disesuaikan dengan kebutuhan saat ini,” tuturnya.

Harapan Gondo, setelah pengesahan RUU ini, pemerintah dapat segera melakukan sosialisasi serta merancang peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaannya, agar undang-undang ini bisa berlaku secara efektif.

Di undang-undang ini, diatur bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Baznas provinsi dan kabupaten atau kota bisa membentuk UPZ di instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan dapat ditempat lainnya.

Serta, didalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ yang mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri serta diwajibkan untuk melaporkan tugas-tugasnya setelah di-audit oleh kepala Baznas secara berkala.

Advertisements

Kritik atau sarannya...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s